Padahal waktu mau jadi bupati Ibas berjanji akan menyelesaikan sengketa lahan warga yang diambil PT Sindoka dan PTPN hanya dalam waktu Empat Bulan saja.
" Kita tentu masih ingat ada janji - janji manis, yang dilontarkan oleh bupati, dia berjanji bahwa berikan saya waktu tiga sampai empat bulan menyelesaikan sengketa agraria warga dengan PTPN dan PT Sindoka. Kedatangan kami untuk menagih janji itu, karena kami menginginkan perubahan. "Ujar Jajang perwakilan Petani saat berorasi didepan Kantor DPRD Luwu Timur. Rabu (24/09/2025).
Lanjut dikatakannya, ia meminta bupati bertindak sesuai kewenangannya. Untuk itu kami meminta Pak Bupati menemui kami ditempat ini. Tapi saya mendapat informasi bupati tidak ada ditempat, kalau begitu kirim pegawainya yang bisa mewakili dirinya menemui kami.
Setelah berorasi cukup lama, akhirnya perwakilan pendemo ini diterima wakil Ketua Satu Jihadin Peruge di damping Masdin Asisten Ekonomi Luwu Timur mewakili bupati Lutim untuk menerima aspirasi warga.
Dalam pertemuan itu Jajang kembali menyampaikan, tolong sampaikan kepada pak bupati jangan menelpon seperti itu lagi, kami tidak suka diintervensi seperti itu, kami turun ini lewat organisasi resmi, masa dia melarang kami demo karena isunya ada penyusup. Penyusup apa, lawan politik yang akan menunggangi kami, bulsit. Artinya bupati mengintervensi kebebasan kami untuk berserikat dan berkumpul. Ada rekamanya itu pak. Masa seorang pemimpin di Luwu Timur menekan - menekan begitu. Ternyata ada dalilinya, yaitu ada investasi mau masuk disana dan kami ini semua tidak diakomodir. Ini harus disampaikan kepada bupati.
Kemudian kami sudah tidak mau dijanji lagi, ditampung dulu aspirasi, dari dulu juga begitu. Olehnya itu ia meminta bagian hukum pemkab Lutim untuk memetakan pintu - pintu hukum guna percepatan penyelesaian komflik agraria.
" Gambaran kami pak keluar dari sini ada semacam berita acaralah yang kita buat sebagai tindak lanjut untuk penyelesaian sengketa lahan warga ini. " Kata Jajang.
Jihadin Peruge dalam kesempatan itu menyampaikan, semua aspirasi sudah ditampungnya, dan saran untuk pembentukan tim penyelesaian konflik agraria ini akan dibahas bersama pimpinan.
" Saat ini Ketua DPRD dinas luar, Wakil Ketua II juga Dinas Luar, sehingga hari ini saya sendiri yang terima aspirasi ini, karena di DPRD Luwu Timur itu kolektif kolegial, maka saya tidak bisa sendiri memutuskan ini, saya akan bicarakan dulu dengan pimpinan. Kalau secara pribadi saya sangat mendukung penyelesiaan konflik agraria ini. " Tutup Jihadin.