Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bawaslu ke-18 yang digelar di Kantor Bawaslu Luwu Timur, Kamis (9/4).
Menurut Pawennari, penguatan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak seperti partai politik, pemerintah daerah, serta masyarakat.
“Sesungguhnya konsolidasi demokrasi yang paling substantif hanya bisa dilakukan sebelum pemilu dilaksanakan, termasuk keterlibatan partai politik, pemerintah daerah dalam konteks demokrasi di daerah, serta penyelenggara pemilu,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu, tetapi juga dari kualitas proses yang mendahuluinya.
Pawennari menilai apabila prosedur demokrasi berjalan dengan baik, maka para pemimpin yang terpilih melalui pemilu akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kecakapan pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.
“Jika pemilih tidak memiliki kecakapan yang memadai, maka pengisian jabatan eksekutif dan legislatif akan menjadi rapuh,” jelasnya.
Oleh karena itu, menurut Pawennari, Bawaslu memiliki peran penting dalam memperbaiki tatanan demokrasi, termasuk melalui pengembangan pengawasan partisipatif di masa non-tahapan pemilu.