Kegiatan yang berlangsung di Kantor Camat Tomoni itu dipimpin oleh unsur Pimpinan DPRD bersama anggota DPRD, yakni Wahidin, Sukasman, Ambrosius Borallo, Aprianto, Andi Surono, Suwati, dan Dwi Heryanto.
Dalam kegiatan tersebut, DPRD tidak hanya menggelar rapat bersama pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, tetapi juga menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan program pembangunan yang telah berjalan. Hasil monitoring tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Anggota DPRD Luwu Timur, Wahidin, menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara maksimal agar setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
> "Kami ingin memastikan setiap program yang telah dilaksanakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, seluruh masukan dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat akan kami tampung sebagai bahan pembahasan Ranperda, sehingga kebijakan yang dihasilkan nantinya semakin tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah," kata Wahidin.
Selain berdialog dengan para pemangku kepentingan, rombongan DPRD juga melakukan peninjauan lapangan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur dan hasil pembangunan di Kecamatan Tomoni. Langkah tersebut dilakukan agar proses evaluasi tidak hanya berdasarkan laporan administrasi, tetapi juga berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Menurut Wahidin, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
> "Melalui kegiatan monitoring ini, kami berharap pelaksanaan pembangunan ke depan semakin berkualitas, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di Kecamatan Tomoni maupun wilayah Dapil IV secara keseluruhan," tuturnya.
Kegiatan monitoring tersebut dihadiri Camat Tomoni, Camat Tomoni Timur, para kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi perangkat daerah. Melalui kunjungan ini, DPRD berharap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu meningkatkan efektivitas pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Luwu Timur.