Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi Wahidin untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi dan kebutuhan pembangunan yang belum tersampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa maupun Musrenbang Kecamatan.
Dalam sambutannya, Wahidin menegaskan bahwa reses merupakan bagian dari tanggung jawab anggota DPRD untuk turun langsung ke tengah masyarakat. Menurutnya, kehadiran wakil rakyat di daerah pemilihan bukan sekadar menjalankan agenda formal, tetapi juga memastikan berbagai kebutuhan masyarakat dapat didengar dan diperjuangkan.
“Kenapa saya melaksanakan kegiatan reses di tempat ini? Karena ini bagian dari tanggung jawab kita untuk memperhatikan daerah-daerah. Kami hadir untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujar Wahidin.
Ia mengajak masyarakat memanfaatkan momentum reses dengan sebaik-baiknya dan tidak menjadikannya sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan harus benar-benar menggambarkan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat di masing-masing desa.
“Kami sangat berharap diberi masukan, dikasih oleh-oleh, supaya apa yang Bapak Ibu inginkan di desa kita masing-masing bisa kami perjuangkan,” katanya.
Wahidin menjelaskan, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak serta-merta dapat langsung direalisasikan. Usulan tersebut harus melewati sejumlah tahapan, mulai dari proses penginputan, verifikasi faktual hingga penyesuaian dengan mekanisme penganggaran daerah melalui APBD maupun APBD Perubahan.
“Belum tentu apa yang kita usulkan hari ini bisa langsung terlaksana. Ada tahapan yang harus kita lalui, termasuk penginputan dan verifikasi faktual,” jelasnya.
Ia juga meminta masyarakat memahami bahwa pengusulan pembangunan melalui proposal memiliki batas waktu penginputan. Karena itu, tidak semua usulan dapat direalisasikan pada tahun yang sama.
“Kalau kita mengusulkan melalui proposal, ada batas waktunya. Itu pun belum tentu dilaksanakan pada tahun yang sama. Bisa saja tahun berikutnya, bahkan ada kemungkinan membutuhkan waktu dua atau tiga tahun,” ungkap Wahidin.
Menurutnya, setelah aspirasi disampaikan dan diusulkan melalui mekanisme yang berlaku, masyarakat bersama anggota DPRD perlu ikut mengawal prosesnya agar usulan tersebut tidak berhenti pada tahap penyampaian.
“Kalau sekadar tuntutan tetapi tidak dikawal, jangan terlalu banyak berharap. Jadi mari kita sama-sama mengawal apa yang sudah kita usulkan,” tegasnya.
Memasuki periode keduanya sebagai anggota DPRD Luwu Timur, Wahidin juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga komunikasi dengan masyarakat, khususnya para konstituen di Dapil Mangkutana, Tomoni, dan Tomoni Timur.
Ia menyampaikan bahwa sejumlah program pembangunan akan terus diperjuangkan pada tahun mendatang melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, dengan tetap mengacu pada mekanisme dan kemampuan anggaran daerah.
Wahidin berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat dapat terus terjalin sehingga berbagai persoalan di tingkat desa dapat diketahui dan diperjuangkan melalui jalur yang tepat.
“Jadi malam hari ini saya tidak datang untuk membagi oleh-oleh. Saya datang meminta kepada kita semua supaya saya diberi oleh-oleh berupa aspirasi untuk saya perjuangkan,” pungkasnya.