Salah satu langkah yang diterapkan Satgas yakni pemberlakuan kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan yang hendak melakukan pengisian BBM bersubsidi.
Kebijakan tersebut berlaku mulai 10 hingga 30 September 2026. Penentuan kendaraan yang diperbolehkan melakukan pengisian BBM mengacu pada tanggal kalender, dengan angka terakhir pada pelat nomor kendaraan sebagai dasar untuk menentukan kategori ganjil atau genap.
Aripin menilai, penerapan sistem tersebut mulai memberikan dampak terhadap kondisi antrean di SPBU. Menurutnya, meski belum sepenuhnya mengatasi persoalan antrean, kebijakan ganjil-genap sedikit banyak telah membantu mengurai kepadatan kendaraan.
“Alhamdulillah, ganjil genap mengurai antrean,” kata Aripin, Minggu (13/9/2026).
Ia mengapresiasi upaya pemerintah daerah bersama Satgas dalam melakukan pengawasan dan penataan distribusi BBM bersubsidi agar lebih tertib serta dapat dirasakan masyarakat yang memang berhak.
Penerapan kebijakan ganjil-genap ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi penumpukan kendaraan sekaligus mendukung pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Luwu Timur.