Berbagai permasalahan yang diungkap Fraksi PAN menggambarkan kepada publik, itulah sesungguhnya kondisi Luwu Timur hari ini. Disana ada sekolah yang rusak, ada sekolah kekurangan guru, Puskesmas kekurangan dokter dan kekhawatiran timbulnya efek negatif dari bantuan sosial yang diberikan akan membuat masyarakat jadi malas dan manja.
Boleh jadi, Fraksi PAN secara tersirat menginginkan pergeseran anggaran yang dilakukan Pemkab Lutim menyentuh pada hal – hal yang mendasar dan mendesak.
Menurut Prima Eyza Purnama, Fraksi PAN mencatat bahwa dalam struktur rancangan perubahan APBD tahun ini, termuat angka pendapatan sebesar Rp 2,08 triliun lebih, belanja daerah sebesar Rp 2,08 triliun lebih, dan pembiayaan netto sekitar Rp 5,96 miliar.
Fraksi PAN mendukung prinsip bahwa penyusunan APBD harus berbasis kinerja, transparansi, dan diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Kami mencermati bahwa dalam perubahan APBD Tahun 2025 ini, terdapat integrasi 113 program unggulan yang menjadi bagian dari tahapan transisi menuju RPJMD 2025 – 2029.
Di antaranya adalah:
Bantuan sosial untuk lansia melalui Kartu Lansia,
Beasiswa dan bantuan seragam melalui Kartu Pintar, Layanan kesehatan gratis melalui Kartu Sehat,
Pembangunan infrastruktur dasar, Perbaikan sarana pendidikan, pertanian, dan pengelolaan lingkungan.
Fraksi PAN sangat mendukung langkah ini, namun tetap perlu menekankan beberapa catatan penting sebagai masukan dan saran konstruktif.
Pertama, perlu ditingkatkan pemerataan pelayanan antar wilayah. Kami menilai bahwa pembangunan masih belum maksimal menyentuh secara merata seluruh kecamatan.
” Masih terdapat desa-desa di Kecamatan Towuti, Nuha, dan pesisir Malili yang masih kesulitan akses air bersih, kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, hingga kebutuhan mendesak terhadap fasilitas pendidikan yang memadai.” Ungkap Prima.
Fraksi PAN mendorong agar belanja pembangunan diarahkan lebih optimal pada wilayah yang selama ini masih belum maksimal tersentuh.
Kedua, tentang efektivitas program peningkatan kesejahteraan rakyat.
Program bantuan sosial memang penting, namun kami sangat berharap agar program-program bantuan sosial ini jangan sampai meninabobokan masyarakat. Sebab yang lebih krusial dibutuhkan oleh rakyat adalah penguatan ekonomi mandiri.
Fraksi PAN menilai perlu ada peningkatan anggaran untuk:
Pemberdayaan petani dan nelayan secara modern,
Pendampingan UMKM dan industri rumahan,
Pembukaan lapangan kerja baru melalui proyek padat karya dan digitalisasi ekonomi desa.
Ketiga, perlu dorongan lebih besar untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Saat ini sektor pertambangan masih menjadi andalan utama. Namun sektor pariwisata, jasa, dan retribusi daerah juga sangat perlu digarap lebih optimal. Maka sangat penting untuk menguatkan strategi Pemda ke depan dalam rangka mengembangkan PAD non-tambang secara inovatif dan berkelanjutan.
Keempat, pelayanan dasar masih sangat perlu ditingkatkan. Beberapa permasalahan dalam layanan dasar yang masih banyak dihadapi oleh masyarakat, mulai dari kekurangan guru di sekolah-sekolah pelosok, bangunan sekolah rusak dan tidak memadai, kekurangan fasilitas mobiler di sekolah-sekolah, minimnya tenaga medis di puskesmas, peningkatan sarana prasarana jalan umum dan jalan tani, persoalan akses air bersih dan sanitasi, pelayanan administrasi kependudukan; hal-hal ini memerlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat mandatory spending yang berdampak langsung pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Kelima, soal kesiapsiagaan bencana dan krisis lingkungan. Sebagaimana sebelumnya yang telah disuarakan oleh Fraksi-Fraksi DPRD untuk penanggulangan banjir khususnya di Kecamatan Burau, maka Fraksi PAN juga menekankan pentingnya peningkatan mitigasi bencana dan pengadaan sistem peringatan dini. Serta, Pemerintah perlu pula merumuskan solusi jangka panjang untuk menanggulangi permasalahan tersebut.
Keenam, urgensi peningkatan kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara.
Fraksi PAN memandang bahwa pembangunan daerah tidak mungkin berhasil tanpa didukung oleh ASN yang kompeten, adaptif, dan profesional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas seluruh ASN, mulai dari pejabat struktural hingga pelaksana di lini terdepan pelayanan publik, perlu menjadi prioritas.
Kami mendorong agar Pemerintah Daerah:
Memperluas akses pelatihan berbasis kompetensi, Mendorong budaya kerja yang inovatif dan melayani, Memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi kinerja ASN,
Serta memberikan reward berbasis capaian kerja dan pelayanan masyarakat.
Tanpa kualitas SDM yang mumpuni, maka program-program unggulan yang telah dirancang dengan baik pun tidak akan dapat dijalankan secara maksimal di lapangan.
Peningkatan kapasitas ASN adalah pondasi dari tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan.
Kami sepakat bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, akuntabel, dan efisien. Belanja daerah harus benar-benar produktif dan memiliki nilai tambah nyata bagi rakyat.
Untuk itu, Fraksi PAN menyatakan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Namun seluruh catatan kami sangat penting untuk dijadikan bahan evaluasi dan ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Daerah.
” Kami percaya, dengan sinergi antara DPRD dan Pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat, kita bisa bersama-sama mewujudkan Luwu Timur yang Juara, Maju dan Sejahtera. ” Tutup Prima
Sumber: okson