Banyak hal ia kritisi mulai dari Tiga Kartu Sakti Ibas – Puspa yang belum ada implementasinya di masyarakat, besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( Silpa), Rendahnya Daya Serap APBD, Pergeseran Anggaran yang tidak dijelaskan secara rinci serta mengingatkan rekannya anggota dewan, bahwa anggota DPRD bukan tukang stempel.
Ia juga mengingatkan, berdasarkan arahan KPK besarnya Silpa menjadi Pintu masuk Aparat Hukum Polisi maupun Jaksa untuk melakukan pemeriksaan.
Dikonfirmasi usai Paripurna, Siddiq menjelaskan pernyataannya itu bukanlah sebuah ancaman, tapi mengingatkan rekan – rekannya di DPRD dan Kepala OPD bahwa prinsip kehati – hatian dalam mengelola keuangan daerah harus diperhatikan.
Apalagi saat ini, di periode awal kepemimpinan Ibas – Puspa, daya serap APBD Lutim sangat rendah sekali. Hal inilah yang menyebabkan besarnya Silpa. ” Hati – hati jumlah Silpa yang besar itu akan menjadi perhatian APH dan sewaktu – waktu kita akan diperiksa karena itu. Itu kata KPK. Sewaktu kami menghadiri Simposiumnya.” Kata Siddiq.
Selanjutnya dia mengatakan, sepanjang ada Luwu Timur untuk pertamakalinya KUA- PPAS dibahas hanya dalam Satu Hari saja. Sementara dokumennya itu sangat tebal. Ini perlu dicermati.
” Saya bahkan meragukan Wakil Ketua DPRD kita juga tidak tahu anggaran mana saja yang digeser dan jika digeser, kemana dan untuk kegiatan apa dia digeser. ” Jelas Siddiq.
Dia juga mendengar semua pandangan Fraksi, yang sedikit tajam menyentil kondisi Luwu Timur hari ini Fraksi Pan dan Fraksi Gerindra. Yang lain datar – datar saja.
” Fraksi PDIP tidak mebacakan Pandangan Fraksinya, dokumen pandangan Fraksinya hanya diserahkan saja, karena semua anggota dewannya dipanggil DPP PDIP mengikuti kegiatan Partainya di Bali. Begitu infonya yang saya terima ” Jelas Siddiq.
Mengenai Tiga Kartu Sakti, salah satunya Kartu Lansia ini, sudah tidak bisa ditahan lagi, warga Lansia sudah banyak yang bertanya – tanya kapan uang satu juta perbulannya mereka terima. Ini bagaimana implementasinya.
Kita tidak mendapat penjelasan update terbaru dari program Lansia ini, apakah kartu lansianya sudah di cetak, apakah teringtegrasi dengan bank atau tidak untuk transaksinya nanti.
” Memang benar Tiga Kartu Sakti itu sudah selesai dibahas di DPRD. Tapi teknis pelaksanaanya belum selesai saya lihat, sampai sekarang belum ada kartu lansia yang di cetak untuk 3000 penerima itu. Ini semua harus selesai” Tandas Siddiq.
Sebenarnya yang saya tunggu dari pandangan fraksi yang tampil ini bagaimana DPRD Lutim ini membela hak- hak rakyat. DPRD ini harus mendorong pemerintah daerah agar bupati dan wakil bupati terpilih melaksanakan semua janji – janji kampanyenya.
Hari ini kita miris sekali,
sampai dengan hari ini serapan APBD Luwu Timur sangat rendah. Dan gilanya lagi KUA PPAS dibahas satu hari saja, suatu yang masyarakat perlu pertanyakan kualitas hasil pembahasannya. Tutup Siddiq.
Sumber : okson