Paripurna tentang pendapat akhir fraksi - fraksi terhadap Ramperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 gaduh lagi. Hal ini disebabkan Bupati dan Wakil Bupati tidak hadir dalam paripurna tersebut.
Bupati hanya mengutus Sekretaris Daerah Bahri Suli untuk mewakilinya. Karena ini pendapat akhir fraksi - fraksi maka sudah semestinyalah bupati atau wakilnya yang hadir.
HM. Siddiq BM, dikesempatan tersebut mengatakan, jika sering - sering begini nanti kepala bidang yang duduk didepan mewakili bupati di paripurna.
Memang dalam tatib mengatur bupati bisa tidak datang jika paripurna itu bukan pengambilan keputusan.
Tapi yang akan disampaikan saat ini adalah persoalan penting menyangkut daerah ini. Yang bertalian dengan janji - janji bupati.
" Beda suasananya pak jika sesuatu itu disampaikan langsung atau tidak langsung, bertemu muka atau tidak bertatap muka, " Ungkap Siddiq.
Kita mau dengar ini anggara APBD Pokok 2205 lalu, yang semua kita disini sama - sama menetapkan, hendak diapakan oleh bupati itu.
120 Miliar untuk desa , dan anggaran yang bergeser - geser dengan alasan difisiensi dipakai untuk apa semua itu. Inikan lain suasana jika teman - teman menyampaikan langsung jika bupati ada.
Kita mau lembaga DPRD ini dijaga marwahnya, bukan hanya sekedar eksis, kita ini wakil rakyat, kita ini semua representasi 300 ribu lebih pemilih Luwu Timur.
" Kita jangan terlalu lemah.
Dengan segala hormat kita pending saja paripurna inj sampai pukul 13.00 Wita kita tunggu Wakil Bupatinya yang hadir."Ujar Siddiq.
Kata Siddiq, selama ia menjadi anggota dewan,baru kali ini paripurna terkait APBD tidak dihadiri bupati. Sepanjang sejarah terbentuknya Luwu Timur kondisi sangat krusial adalah saat ini. Janji bupati banyak sekali. ' Coba berapa persen ditunaikan melalui APBD, kan ini dievaluasi disini, banyaknya kegiatan di pending, 1Miliar Satu desa terpending. Kemana uang 124 Miliar itu. 25 Miliar Islamic Senter juga dipending kemana anggarannya itu. Masih banyak yang lainnya. Belum lagi yang di coret - coret, di efisiensi kemana semua anggaran itu. Harusny ini dijawab bupati.
Saya ingin lembaga ini terhormat, bukan tukang stempel saja. Kata Siddiq.
Disaat semua terdiam, Aripin muncul memberikan counter opini, kata Aripin, memang kita agak sulit, tadi masuk lagi undangan rapat Bamus, kita sudah atur Bamus kita, tapi karena pak bupati yang berhalangan, harus mengikuti rakor di Kendari. Artinya apa, diatas kita ini masih ada aturan, kita sudah atur disini ada perintah dari pusat kita ubah lagi. Olehnya itu sebagai masukan, demi kewibawaan lembaga kita ini agar kedepan nanti Rapat Paripurna ini dihadiri pimpinan eksekutif. Dan minta Paripurna dilanjutkan paripurnanya. Kata Aripin.
Wayan Suparta menyarankan, hari ini diberikan kesempatan untuk diwakili Sekda lutim, tapi kedepan jangan dilakukan lagi. " Agar apa yang dikatakan H Siddiq tadi marwah DPRD ini tetap bisa kita jaga. Karena ini sebenarnya kita harus menjaga bagaimana hubungan relasi ini tetap sejajar dan harmonis. Jadi setelah ini, paripurna menyangkut APBD harus dihadiri Bupati atau wakil bupati. Kata Wayan Suparta.
Ketua DPRD Ober Datte, mengatakan, Patut disampaikan ke Bupati kedepan setiap Paripurna pembahasan APBD tidak boleh lagi diwakili Sekda. akhirnya Rapat Paripurna dilanjutkan lagi.