Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Luwu Timur Pawennari, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Sulkifli, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Sukmawati Suaib, serta Kepala Sekretariat Lenny Thalib bersama jajaran staf.
Hadir pula Komisioner Bawaslu Luwu Timur periode sebelumnya, yakni Rachman Atja dan Zaenal Arifin, serta Ketua KPU Luwu Timur Irfan Lahabu.
Dalam kegiatan tersebut, para pimpinan Bawaslu menyampaikan refleksi perjalanan lembaga pengawas pemilu dari masa ke masa, sekaligus menyoroti dinamika dan tantangan dalam menjalankan tugas pengawasan.
Ketua Bawaslu Luwu Timur Pawennari menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi yang kuat sejatinya harus dimulai sebelum pemilu dilaksanakan.
“Sesungguhnya konsolidasi demokrasi yang paling substantif hanya bisa dilakukan sebelum pemilu itu dilaksanakan, termasuk keterlibatan partai politik, pemerintah daerah dalam konteks demokrasi di daerah, serta keterlibatan penyelenggara pemilu,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas pemilih. Menurutnya, jika pemilih memiliki kecakapan dalam menentukan pilihan, maka pemimpin yang terpilih melalui pemilu akan mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.
“Jika pemilih kita tidak punya kemampuan dan kecakapan, maka yakin dan pasti pengisian jajaran eksekutif dan legislatif itu akan menjadi rapuh,” kata Pawennari.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Luwu Timur Sulkifli menyebut peringatan HUT Bawaslu sebagai momentum untuk mengonsolidasikan demokrasi sekaligus merefleksikan perjalanan lembaga.
“Kegiatan ini merupakan satu momentum mengonsolidasikan demokrasi. Kita memaknai bahwa perjalanan Bawaslu dari tahun ke tahun memiliki catatan peristiwa penting, apalagi yang berkaitan dengan pengawasan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa selama perjalanan kelembagaan, Bawaslu menghadapi berbagai dinamika baik secara internal maupun eksternal, serta ke depan akan dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan dalam menjalankan tugas pengawasan.
Di sisi lain, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Sukmawati Suaib menilai perjalanan Bawaslu selama 18 tahun juga diwarnai berbagai dinamika dalam proses penindakan pelanggaran pemilu.
“Tentunya 18 tahun pengabdian Bawaslu banyak riak-riak mulai dari tingkat RI sampai Kabupaten Kota yang tidak luput dari proses penindakan,” katanya.
Meski demikian, menurutnya Bawaslu terus melakukan perbaikan kelembagaan dan berbagai inovasi dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan aturan pemilu.
“Kami juga meminta dukungan agar bagaimana Bawaslu dapat terus menjaga marwahnya,” ujar Sukmawati.