Jawaban Bupati disampaikan oleh Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I Jihadin Paruge dan Wakil Ketua II Hj. Harisah Suharjo. Hadir pula Sekretaris Daerah Dr. Ramadhan Pirade, unsur Forkopimda, perwakilan Kementerian Agama, anggota DPRD, para asisten, staf ahli, kepala OPD, serta undangan lainnya.
Mengawali penyampaiannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD, dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
"Opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas," ujarnya.
Selanjutnya, Wakil Bupati menyampaikan tanggapan terhadap sejumlah pandangan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Menanggapi pandangan Fraksi PAN yang disampaikan Nurchalis Azis mengenai masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat, Pemkab Luwu Timur mengakui bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu prioritas dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Pemerintah, kata Puspawati, akan terus mendorong perangkat daerah penghasil pendapatan untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal.
Sementara itu, menanggapi pandangan Fraksi NasDem yang disampaikan Suwati terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp21,6 miliar pada Tahun 2025, Pemerintah menjelaskan bahwa SILPA tersebut berasal dari sisa kas dana BLUD, BOS, BOK, FKTP, dan kas daerah.
Menurutnya, SILPA tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan agar penganggaran ke depan semakin tepat sasaran sehingga dapat meminimalkan terjadinya SILPA pada tahun berikutnya.
Terhadap pandangan Fraksi Golkar yang disampaikan Bangkit Revormansyah Pratama mengenai realisasi belanja modal yang mencapai 83,33 persen, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyampaikan apresiasi atas fungsi pengawasan DPRD.
Sebagai langkah perbaikan, pemerintah akan meningkatkan kualitas perencanaan program, mempercepat penyelesaian dokumen teknis sejak awal tahun anggaran, mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa, memperkuat pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Menjawab pandangan Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) yang disampaikan I Wayan Suparta terkait masih ditemukannya sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil kunjungan lapangan, Pemerintah Daerah menyatakan masukan tersebut menjadi bahan evaluasi penting.
Pemerintah berkomitmen memperkuat kualitas perencanaan pembangunan, meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan, memperketat pengendalian mutu pekerjaan, mempercepat penyelesaian program sesuai jadwal, serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah agar pelaksanaan APBD Tahun 2026 berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih optimal kepada masyarakat.
Sementara itu, menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Andi Ahmad mengenai pentingnya pemerataan kesejahteraan, diversifikasi ekonomi, dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan, Pemerintah Daerah menyatakan sependapat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari stabilitas fiskal, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata.
Karena itu, selain menjaga disiplin fiskal, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan terus memperkuat belanja modal yang produktif, mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, serta hilirisasi komoditas unggulan daerah.
Menutup penyampaiannya, Wakil Bupati berharap seluruh jawaban yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pembahasan pada tahapan selanjutnya.
"Apabila masih terdapat hal-hal yang belum diuraikan secara rinci dan teknis, akan dibahas lebih lanjut pada sesi pembahasan tingkat berikutnya," tutupnya.