Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Bangkit Revormansyah, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar pada Jumat (3/7/2026).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang kembali meraih opini WTP dari BPK RI. Menurut Fraksi Golkar, prestasi tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan pengelolaan aset daerah secara akuntabel.
"Keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-14 berturut-turut patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur," ujar Bangkit saat membacakan pandangan umum fraksinya.
Meski demikian, Fraksi Golkar menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian serius agar pelaksanaan APBD memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Fraksi Golkar mencatat realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp1,94 triliun atau 97,39 persen dari target sebesar Rp2,12 triliun. Capaian tersebut dinilai cukup baik di tengah kondisi ekonomi nasional dan global yang masih dinamis. Namun, pemerintah daerah diminta lebih optimal menggali potensi pendapatan daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan dalam meningkatkan pendapatan.
Selain mengejar target pendapatan, Fraksi Golkar berharap setiap rupiah anggaran yang terealisasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan perputaran uang, memperkuat daya beli masyarakat, serta menghadirkan program-program pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Luwu Timur.
Pada sisi belanja, Fraksi Golkar mencatat realisasi belanja dan transfer daerah mencapai Rp1,90 triliun atau 90,37 persen dari target Rp2,10 triliun. Sementara realisasi belanja modal mencapai Rp318,29 miliar atau 83,33 persen.
Menurut Fraksi Golkar, penyerapan belanja modal seharusnya dapat mencapai kisaran 90 hingga 95 persen mengingat belanja tersebut berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan peningkatan pelayanan publik yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Fraksi Golkar juga menyoroti surplus anggaran sekitar Rp36,4 miliar dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp21,6 miliar. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun strategi yang lebih efektif agar SiLPA dapat ditekan dan anggaran yang tersedia benar-benar memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.
Selain itu, Fraksi Golkar mengingatkan bahwa opini WTP bukan berarti seluruh penggunaan anggaran telah berjalan secara sempurna. Opini tersebut merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Karena itu, seluruh rekomendasi dan temuan BPK RI harus segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan pada pembahasan berikutnya.
Fraksi Golkar juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat demi mendukung pembangunan Kabupaten Luwu Timur yang semakin maju dan sejahtera.
Tags
Berita DPRD