Rapat paripurna dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Luwu Timur, Jihadin Peruge. Dalam pembukaannya, ia menyampaikan bahwa rapat telah memenuhi kuorum sesuai ketentuan tata tertib DPRD sehingga sidang dapat dilaksanakan.
Pada kesempatan tersebut, Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Nurchalis Azis, M.Pd., menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Fraksi PAN mengawali penyampaiannya dengan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.
Meski demikian, Fraksi PAN menegaskan bahwa capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dan efektivitas pembangunan.
"Opini WTP merupakan indikator kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Namun, keberhasilan pembangunan sesungguhnya diukur dari sejauh mana APBD mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, mengurangi kesenjangan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Timur," ujar Nurchalis Azis.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PAN menyoroti masih adanya sejumlah proyek infrastruktur yang belum memenuhi harapan masyarakat. Beberapa ruas jalan, fasilitas umum, serta sarana pelayanan publik dinilai mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat. Selain itu, masih ditemukan keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan kualitas hasil pembangunan yang belum sesuai spesifikasi.
Menurut Fraksi PAN, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan proyek, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan.
Fraksi PAN juga menilai pemerataan pembangunan antarwilayah masih perlu mendapat perhatian lebih serius. Pasalnya, masih terdapat sejumlah desa yang menghadapi keterbatasan akses jalan, jaringan air bersih, infrastruktur pertanian, hingga fasilitas pelayanan dasar.
Karena itu, pemerintah daerah didorong menjadikan pemerataan pembangunan sebagai komitmen utama agar manfaat APBD dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Timur.
Selain sektor infrastruktur, Fraksi PAN turut menyoroti persoalan kemiskinan ekstrem. Pemerintah daerah diminta memperkuat sinergi antarorganisasi perangkat daerah, memperbaiki validitas data kemiskinan, meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja produktif, serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran sehingga mampu menekan angka kemiskinan ekstrem secara nyata.
Di bidang pendapatan daerah, Fraksi PAN mendorong pemerintah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta menciptakan iklim investasi yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Fraksi PAN juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara serius dan berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan lebih mengutamakan kualitas hasil pembangunan dibanding sekadar mengejar penyelesaian fisik pekerjaan, dengan memperkuat pengawasan terhadap konsultan pengawas maupun penyedia jasa konstruksi.
Sebagai rekomendasi, Fraksi PAN meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang kualitasnya dipersoalkan masyarakat, memperkuat fungsi pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan, serta meningkatkan transparansi pelaksanaan APBD melalui penyajian informasi yang mudah diakses publik.
Mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi PAN mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai momentum memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan pemerataan pembangunan.
Fraksi PAN optimistis, melalui sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD, pembangunan di Kabupaten Luwu Timur akan semakin berkualitas, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta mampu mewujudkan visi "Luwu Timur Juara".