Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, Suwati, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang digelar pada Jumat (3/7/2026).
Rapat paripurna dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Luwu Timur, Jihadin Peruge. Dalam pembukaannya, ia menyampaikan bahwa rapat telah memenuhi kuorum sesuai tata tertib DPRD sehingga sidang dapat dilaksanakan.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi NasDem mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berhasil merealisasikan pendapatan daerah sebesar 91,39 persen dan belanja daerah sebesar 90,37 persen pada Tahun Anggaran 2025. Menurut fraksi tersebut, capaian itu menunjukkan pengelolaan APBD yang cukup baik.
Namun demikian, Suwati menegaskan bahwa tingginya realisasi anggaran belum dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan daerah.
"Jangan sampai keberhasilan hanya terlihat pada laporan administrasi, sementara dampak nyata bagi masyarakat belum maksimal," tegasnya di hadapan peserta sidang.
Fraksi NasDem menilai keberhasilan APBD harus tercermin dari meningkatnya kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Fraksi NasDem juga menyoroti komposisi belanja daerah yang dinilai masih didominasi belanja operasional. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan porsi belanja modal yang lebih produktif agar mampu menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) bagi pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
Terkait kondisi keuangan daerah, Fraksi NasDem menilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp21,6 miliar masih berada pada kategori yang wajar dan mencerminkan pengelolaan kas daerah yang cukup baik.
Fraksi NasDem juga mendorong Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk terus memperkuat penerapan penganggaran berbasis kinerja. Menurut mereka, setiap program yang dibiayai APBD tidak hanya harus mampu menyerap anggaran, tetapi juga menghasilkan keluaran (*output*), manfaat (*outcome*), dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, Fraksi NasDem menyatakan menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Kabupaten Luwu Timur.
Tags
Berita DPRD.