Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Andi Ahmad, S.AN, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (3/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Andi Ahmad menyebut laporan pertanggungjawaban APBD 2025 yang telah disampaikan Bupati Luwu Timur pada 29 Juni 2026 menunjukkan tata kelola keuangan dan fungsi regulasi pemerintah telah berjalan cukup baik. Meski demikian, aspek pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dinilai masih perlu mendapat perhatian lebih.
Untuk menggambarkan kondisi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) sebagai dasar evaluasi sekaligus arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Pada aspek Strengths (Kekuatan), fraksi menilai pemerintah berhasil menjaga disiplin fiskal yang tercermin dari surplus anggaran dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang positif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur sepanjang 2025 juga dinilai tetap berada pada tren positif.
Namun, pada aspek Weaknesses (Kelemahan), Fraksi PDI Perjuangan menyoroti tingginya ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor pertambangan yang menyumbang sekitar 70 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kondisi tersebut dinilai membuat perekonomian daerah sangat rentan terhadap dinamika ekonomi global.
Selain itu, realisasi belanja modal yang baru mencapai 83,33 persen dinilai menunjukkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik belum optimal. Fraksi juga mengingatkan bahwa masih adanya angka kemiskinan ekstrem sebesar 1,66 persen menjadi indikator masih terjadinya ketimpangan kesejahteraan di Kabupaten Luwu Timur.
Sementara pada aspek Opportunities (Peluang), Fraksi PDI Perjuangan melihat pemerintah memiliki kesempatan besar untuk melakukan diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor UMKM, pertanian, dan pariwisata. Belanja modal juga diharapkan diarahkan pada program-program produktif yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, investasi swasta didorong agar tidak hanya terfokus pada sektor pertambangan, tetapi juga diarahkan ke sektor-sektor non-tambang guna memperkuat struktur ekonomi daerah.
Adapun pada aspek Threats (Ancaman), Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa fluktuasi harga komoditas tambang akibat pembatasan RKAB maupun kondisi ekonomi global dapat mengganggu stabilitas fiskal daerah. Ketimpangan sosial juga berpotensi semakin meningkat apabila pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sektor pertambangan.
Fraksi turut mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Menurut mereka, apabila kerusakan ekosistem akibat aktivitas pertambangan terus meluas, maka daya dukung lingkungan terhadap pembangunan berkelanjutan akan semakin menurun.
"Pemerintah Luwu Timur perlu menggeser fokus dari sekadar menjaga disiplin fiskal menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat belanja modal yang produktif, diversifikasi ekonomi, serta kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat, manfaat APBD akan lebih dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya sektor tambang," tegas Andi Ahmad.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan perhatian terhadap belum tercapainya target Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. Dari target sebesar Rp1,608 triliun, realisasinya hanya mencapai sekitar Rp1,430 triliun.
Menurut fraksi, kondisi tersebut berdampak terhadap kapasitas fiskal daerah dan menunjukkan masih tingginya ketergantungan Kabupaten Luwu Timur terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya realisasi pendapatan transfer, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima pembahasan lebih lanjut terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan harapan seluruh masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah ke depan.