Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, Pawennari, setelah pihaknya berkesempatan berdialog langsung dengan para penyelenggara perpustakaan desa di Kecamatan Malili yang turut dihadiri jajaran Perpustakaan Daerah.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialogis. Para pustakawan tidak hanya berbagi pengalaman dalam mengembangkan gerakan literasi, tetapi juga menyampaikan berbagai gagasan yang dinilai dapat dikembangkan bersama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.
Pawennari mengatakan, keterlibatan pustakawan dalam penguatan demokrasi memiliki relevansi penting. Menurutnya, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, tetapi juga membutuhkan pemahaman masyarakat mengenai konsep, hak, dan kewajibannya sebagai warga negara.
“Lantas apa hubungannya Bawaslu dengan pustakawan ini? Bagaimanapun demokrasi dalam konsep dan implementasinya butuh dimengerti,” ujar Pawennari.
Ia menilai, perpustakaan desa dapat menjadi salah satu ruang strategis untuk menumbuhkan budaya literasi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi mengenai demokrasi dan kepemiluan.
Karena itu, Bawaslu Luwu Timur memandang gerakan literasi sebagai bagian penting yang perlu mendapat dukungan melalui kolaborasi lintas lembaga.
“Bagi kami gerakan ini sangat penting untuk kita support melalui kolaborasi,” katanya.
Menurut Pawennari, penguatan literasi pada akhirnya tidak hanya bertujuan meningkatkan minat baca, tetapi juga menjadi bagian dari proses membangun kesadaran warga negara.
“Gerakan literasi ini menjadi usaha dalam rangka tersemainya pengertian akan hak dan kewajiban sebagai warga negara,” jelasnya.
Kolaborasi antara Bawaslu, pustakawan dan pengelola perpustakaan desa diharapkan dapat membuka ruang edukasi yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya dalam memahami demokrasi secara sederhana dan kontekstual di tingkat desa.
Dengan pendekatan tersebut, literasi demokrasi diharapkan tidak berhenti pada momentum pemilu, tetapi tumbuh menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.