Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur, Erick Estrada, S.S.Pd, dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (14/9/2026).
Dalam penyampaiannya, Erick mengapresiasi jawaban Bupati Luwu Timur atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan sebelumnya. Menurutnya, komitmen eksekutif untuk menjaga sinergi dengan DPRD merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Momentum perubahan APBD 2026 harus ditempatkan sebagai instrumen korektif, bukan sekadar formalitas penyesuaian anggaran,” tegas Erick.
Fraksi PDI Perjuangan menilai terdapat empat aspek penting yang harus menjadi perhatian bersama dalam menghadapi kondisi ekonomi Luwu Timur saat ini, yakni **kontraksi ekonomi, ketergantungan terhadap sektor tambang, risiko fiskal jangka menengah, serta fenomena sosial ekonomi**.
Erick mengatakan, ketergantungan ekonomi Luwu Timur terhadap sektor pertambangan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi global yang tidak menentu, termasuk perkembangan sektor nikel, perlu diantisipasi dengan mendorong diversifikasi ekonomi.
“Ekonomi Luwu Timur yang saat ini sangat bergantung kepada sektor tambang tentu harus menjadi perhatian serius bagi kita semua agar segera mendorong diversifikasi ekonomi yang lebih luas,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah daerah perlu mempersiapkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi apabila kondisi sektor pertambangan mengalami tekanan. Diversifikasi ekonomi dinilai penting agar perekonomian daerah tidak terlalu bergantung pada satu sektor.
Selain persoalan ekonomi, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti risiko fiskal jangka menengah. Erick menyebut tingginya belanja rutin daerah perlu menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan secara maksimal.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dievaluasi, terlebih realisasi APBD Pokok Tahun Anggaran 2026 dinilai belum berjalan secara optimal.
“Daerah saat ini kelihatannya telah terjebak dengan belanja rutin yang tinggi, yang kemudian ini bisa saja menjadi salah satu penyebab mengapa APBD Pokok 2026 belum berjalan maksimal,” katanya.
Tak hanya persoalan fiskal, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti sejumlah fenomena sosial ekonomi yang berkembang dan menjadi perhatian masyarakat.
Beberapa di antaranya adalah konflik lahan, aktivitas pertambangan yang semakin meluas, kelangkaan BBM dan gas subsidi, dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan, meningkatnya kriminalitas, hingga kekeringan yang berdampak terhadap sektor pertanian dan perkebunan.
Erick menegaskan, berbagai persoalan tersebut harus segera ditangani karena berpotensi memperburuk pertumbuhan ekonomi Luwu Timur apabila tidak mendapatkan solusi yang tepat.
“Seberapa pun besarnya pendapatan yang kita peroleh dari hasil investasi pertambangan tidak akan mampu menutupi dampak yang ditimbulkan,” tegasnya.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan akhirnya menyatakan **Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat diterima untuk dibahas lebih lanjut**.
Namun, penerimaan tersebut diberikan dengan catatan agar seluruh rekomendasi dan kritik yang disampaikan fraksi menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan anggaran.
Menutup penyampaiannya, Erick mengutip pernyataan Bung Karno tentang semangat perjuangan.
“Aku lebih suka lukisan samudera yang gelombangnya menggebu-gebu daripada lukisan sawah yang adem ayem tentram,” kutip Erick.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa Fraksi PDI Perjuangan menginginkan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi masyarakat Luwu Timur.
Rapat Paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
**Reporter: Channelpers.com**