Dilansir dari okson.id proses finalisasi RPJMD tersebut, pada Senin ( 07/07/2025). Dan mengabarkan program Ibas - Puspa bisa dilaksanakan tapi sudah tidak sesuai dengan apa yang dijanjikannya kepada masyarakat.
Untuk program Lansia, di finalisasi tersebut terungkap, populasi Lansia di Luwu Timur sebanyak 26.000 orang. Data Lansia yang tidak masuk dalam DTKS sebanyak 10.454 orang. Sementara itu Pemkab Lutim hanya bisa mengakomodir 3000 Lansia saja.
Karena kemampuan keuangan daerah Luwu Timur tidak sanggup membiayai semua Lansia di Luwu Timur jika setiap bulannya dapat 1 Juta Rupiah selama 5 Tahun.
Di Anggaran Perubahan 2025 ini daerah hanya bisa untuk 3000 Lansia saja. Dan pada 2026 nanti mentoknya di kisaran 3800 Lansia saja.
Jadi sekalipun Ibas - Puspa membalutnya dengan kata - kata Uji Coba progran, tetap saja tidak bisa diwujudkan sesuai janjinya bahwa semua Lansia dapat. Karena uang daerah tidak cukup kuat.
Sisi lainnya program Lansia ini sudah merusak keadilan. Sejumlah ASN yang sudah mengetahui kondisi ini menjadikannya sebagai bahan candaan dengan mengatakan programnya ini " Nafsu kuat Tenaga Kurang ".
Mahading Anggota DPRD Lutim menyarankan harus ada solusi agar semua lansia ini dapat. Apakah setiap tahun berganti penerimanya atau seperti apalah skemanya yang jelas program ini bisa berjalan tanpa melahirkan kecemburuan sosial.
Tahun Ajaran Baru Sudah Dimulai Seragam Sekolah Gratis Belum Ada
Untuk Kartu Pintar, Prima Eyza Purnama Anggota DPRD Lutim mempertanyakan kapan Kick offnya dimulai. Karena saat ini sudah masuk Tahun Ajaran Baru dan siswa baru sudah mulai belajar tapi seragam sekolah gratis yang dijanjikan belum ada.
" Karena sudah banyak warga yang bertanya kepada saya jadikah itu program seragam sekolah gratis, olehnya itu dikesempatan ini saya juga bertanya kapan kick offnya ini pak Kadis. " Tanya Prima.
Darmawan, sekretaris Dinas Pendidikan, menjelaskan khusus untuk tahun 2025 anggaran yang digunakan untuk Kartu Pintar sebesar 7 Miliar. Membiayai seragam sekolah mulai ujung kaki sampai ujung kepala. Seragamnya disediakan oleh UMKM. Sedangkan Beasiswa anggaran yang disediakan sampai 42 Miliar. Untuk mencover 7000 Mahasiswa .
Menurut Senfry Oktavianus Kadis Koperindag /UKM Lutim, terkait dengan kesiapan UMKM pada dasarnya 50 Kelompok UMKM yang didata sudah siap menjahit seragam sekolah tersebut.
" Kami menunggu saja jika sudah ada perintah untuk melakukan penjahitan segera dilalukan. Jadi kami menunggu saja. " Ungkap Senfry.
Dua Miliar Per Desa Ternyata Satu Miliarnya Dikuasai OPD
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Umar Hasan Dalle, menjelaskan, Alokasi Dana Pemerataan Pembangunan Desa sebesar 2 Miliar, untuk tahap pertama diperuntukkan hanya 33 Desa.
Mengenai desa mana saja yang mendapatkan program tersebut di tahap pertama pemerintah lagi menggodok mekanisme.
Ia juga menjelaskan Dana BKK senilai 1 Miliar Perdesa dulu kini ditarik semuanya ke OPD.
Lalu sekarang di pemerintahan Ibas - Puspa dijadikan program 2 Miliar Perdesa. Dengan skema 1 Miliar ditransfer ke Desa sebagai dana hibah. Dan 1 Miliar lagi dikuasai OPD sebagai anggaran program untuk 33 desa.
Diluar 33 Desa itu tidak mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah daerah. Dari penjelasan Umar Hasan Dalle ini, lagi - lagi Ibas - Puspa tidak bisa berlaku adil buat desa - desa di Luwu Timur.
Karena sudah bisa dipastikan ada desa yang berlimpah anggarannya dan lebih banyak desa yang kering dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah untuk pengembangan desanya. Sementara judulnya untuk pemerataan pembangunan di desa.
Pupuk Gratis Plus Subidi diatas Subsidi buat Program ini Belum Ada Kejelasan
Untuk program pupuk gratis plus ini ternyata konseptor Ibas - Puspa yang membuat program ini tidak jeli. Dalam finalisasi RPJMD terungkap pupuk gratis ini terancam tidak bisa dilaksanakan.
Karena pupuk gratis ini adalah pupuk yang sudah disubsidi pemerintah pusat dan akan disubsidi lagi pemerintahan Luwu Timur.
Jadi ada subsidi diatas subsidi. " Apakah secara aturan ini di perbolehkan atau tidak,yang jelas kami terus berusaha untuk mendapat penjelasan dari provinsi dan pusat apakah bisa dibenarkan subsidi diatas subsidi, dan sampai sekarang kami belum mendapatkan penjelasannya. " Kata Zainap Sekretaris Dinas Pertanian Luwu Timur.