1. Status Karyawan: Bertahun-tahun Tanpa Kejelasan Permanen Praktik ini jelas mengangkangi semangat UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.
Tuntutan: Audit terbuka berapa % karyawan non-staff yang sudah beberapa tahun tapi belum diangkat tetap. Buat roadmap pengangkatan permanen dengan timeline jelas. Libatkan Disnaker dan Aparat Desa serikat dalam prosesnya.
2. Transparansi CSR yang Dipertanyakan
Masalah: Masyarakat sekitar perusahan.tidak tahu berapa anggaran CSR per tahun, dipakai untuk apa, dan siapa yang memutuskan programnya. Yang terlihat di permukaan hanya kegiatan seremonial.
Dampak: CSR jadi tidak tepat sasaran. Potensi konflik karena warga merasa hanya jadi penonton di kampung sendiri, padahal terdampak langsung dari operasional Perusahan.
Tuntutan: Publikasikan laporan CSR tahunan secara rinci: anggaran, realisasi program, mitra pelaksana, dan dampaknya. Bentuk Forum CSR yang isinya perwakilan warga, tokoh masyarakat, pemuda, dan Pemda luwu timur. Bukan hanya penunjukan sepihak.
3. Minimnya Keterlibatan Warga Sekitar dalam Rekrutmen
Masalah: Lowongan untuk Karyawan banyak diisi dari luar , padahal angkatan kerja lokal banyak yang sesuai kualifikasi. Info loker juga sering tidak sampai ke Desa sekitar perusahan .
Dampak: Kecemburuan sosial. Warga merasa perusahan. hadir tapi tidak menyerap tenaga lokal secara signifikan.
Tuntutan : Terapkan kuota minimum 60% untuk warga ring 1 perusahan pada rekrutmen. Umumkan loker lewat Desa , Disnaker Luwu timur, dan baliho di sekitar perusahan. Buka data: berapa % karyawan yang KTP Warga Sekitar vs luar daerah.
Penutup.
Kami menunggu itikad baik berupa dialog terbuka dengan manajemen PT Mars, Disnaker, dan perwakilan warga dalam 30 hari ke depan.
4. PT. Mars tidak menjaga kebersihan lingkungan terutama yang berbatasan dengan Desa Tadulako. Dimana rumput merambat memenuhi pagar hingga ke bahu jalan di sepanjang lorong Desa Tadulako terutama di depan rumah Bupati LSM Lira DPD Luwu Timur.
A.M.FHERI CPLA
KETUA DPD APKAN RI
Pemantau Kinerja Aparatur Negara