Dalam dokumen tersebut, Tio — warga Desa Balo-Balo kelahiran 4 Mei 2004 — memberikan kuasa penuh kepada Muhammad Alwan, SH. Advokat yang juga berperan sebagai mediator dan konsultan hukum ini berasal dari Kantor Hukum Benteng Keadilan Luwu Timur (BEDIL LUTIM), yang beralamat di Jalan Lobobangke, Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni.
Kuasa hukum ini ditugaskan khusus untuk mewakili, mendampingi, dan membela kepentingan Tio terkait pemecatan sepihak yang terjadi pada 25 Mei 2026.
Dengan surat kuasa tersebut, Muhammad Alwan,S.H.,berwenang mendampingi Tio menghadap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Luwu Timur serta instansi terkait lainnya.
Langkah ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan Iwan dari LSM LIRA Luwu Timur. Ia menegaskan bahwa meskipun tidak terikat kontrak tertulis, masa kerja Tio selama 3,5 tahun secara hukum menjadikannya pekerja tetap, sehingga manajemen SPBU Wotu wajib memenuhi hak ganti rugi sesuai undang-undang.
Dengan keterlibatan tim hukum, proses kasus ini diharapkan berjalan lebih terawasi. Kini publik menantikan Disnakertrans segera menjadwalkan mediasi pertama untuk mempertemukan kedua pihak demi mewujudkan keadilan.