Rombongan DPRD Kabupaten Tana Toraja diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, Ober Datte, didampingi Wakil Ketua II DPRD, Hj. Harisah Suharjo, Ketua Pansus LHP BPK RI DPRD Kabupaten Luwu Timur, Muhammad Nur, Sekretaris DPRD Alamsyah Perkesi, para kepala bagian, pejabat fungsional, serta staf Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur.
Ketua Pansus LHP BPK RI DPRD Kabupaten Tana Toraja, Semuel Pali Tandi Rerung, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tiga kali berturut-turut. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen untuk terus menyempurnakan tata kelola keuangan daerah.
"Kami tetap berusaha dan berkomitmen untuk terus melakukan penyempurnaan tata kelola keuangan daerah. Hasil pembahasan Pansus LHP BPK RI Tahun 2025 nantinya akan menjadi dasar dalam memberikan catatan serta rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagai upaya perbaikan ke depan," ujar Semuel.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, Ober Datte, menegaskan bahwa setiap temuan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan harus segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti suatu pemerintah daerah terbebas dari temuan pemeriksaan, melainkan menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
"Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun, bukan berarti tidak ada temuan. Yang paling penting adalah bagaimana seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat segera ditindaklanjuti secara maksimal sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel," tegas Ober Datte.
Kunjungan kerja tersebut menjadi ajang berbagi pengalaman dan memperkuat koordinasi antarlembaga legislatif, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Diharapkan, melalui konsultasi ini kedua DPRD dapat saling bertukar praktik terbaik dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.