Perwakilan LSM LIRA, Iwan, menyampaikan apresiasi atas kesigapan pimpinan dewan menindaklanjuti keluhan pekerja, penyedia barang, dan mitra lokal. DPRD menyatakan siap menerima surat resmi permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan diserahkan LIRA pada awal minggu depan.
Persoalan mencuat setelah mitra dan subkontraktor lokal menuntut pencairan hak pembayaran yang ditaksir mencapai miliyaran yang ada di kabupaten Luwu Utara Padahal pekerjaan di sejumlah titik telah diselesaikan.
“Pekerjaan tuntas, tapi hak mitra belum dibayarkan. Dampaknya nyata penagih material, pekerja lapangan terus mendatangi mitra kami. Petugas lapangan PT Brantas hanya beralasan ‘belum cair’ tanpa ada kepastian resmi dari pimpinan,” tegas Iwan.
LSM LIRA menilai penundaan ini mengarah pada dugaan wanprestasi, terlebih proyek bernilai total Rp102,38 miliar tersebut bersumber dari APBN melalui Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air – SNVT Pompengan Jeneberang.
Seperti yang di himpun media ini, Ketua DPRD Husain menegaskan lembaganya berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pihaknya akan menyurati dan memanggil jajaran pimpinan PT Brantas Abipraya hadir langsung dalam RDP, tidak cukup hanya diwakili petugas teknis lapangan.
“Serahkan suratnya, kami akan panggil pimpinan tertinggi perusahaan agar hadir memberikan penjelasan dan kepastian waktu pencairan,” ujar Husain.
LSM LIRA menegaskan, jika dalam forum resmi maupun waktu yang ditentukan tidak ada itikad baik dan kepastian penyelesaian, pihaknya bersama para pekerja dan mitra lokal tidak segan membawa perkara ini ke jalur hukum demi menjamin hak warga tidak terus dibiarkan terlantar.