Langkah tegas ini diambil LSM LIRA menyusul ditemukannya insiden keributan dan dugaan pengrusakan serta penganiayaan yang melibatkan pelanggan THM di lokasi tersebut. Peristiwa tersebut sempat ditangani oleh pihak kepolisian hingga berakhir pada kesepakatan damai dengan nilai ganti rugi sebesar Rp21 juta dari pihak terlapor kepada pemilik THM.
Perwakilan LSM LIRA, Iwan, menilai ada kejanggalan mendasar dalam penanganan fenomena tersebut. Menurutnya, pihak pengelola THM dengan mudah memanfaatkan instrumen hukum laporan kepolisian untuk menuntut kerugian materil yang fantastis, padahal kegiatan usaha hiburan malam yang dijalankannya sejak awal diidentifikasi tidak memiliki legalitas operasional maupun izin edar minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah Luwu Utara.
"Sangat ironis ketika usaha yang disinyalir tidak memiliki izin resmi dan menjadi sumber pemicu gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) justru berlindung di balik laporan polisi untuk menuntut ganti rugi puluhan juta rupiah. Kami meminta Kapolres Luwu Utara dan jajaran Reskrim tidak hanya fokus pada insiden keributannya, tetapi juga menindak tegas keberadaan THM ilegal itu sendiri," ujar Iwan.
LSM LIRA menegaskan bahwa pembiaran terhadap THM tak berizin di Cakaruddu berpotensi menimbulkan preseden buruk dan memicu konflik sosial yang lebih luas di tengah masyarakat. Berdasarkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas PTSP dan Satpol PP Luwu Utara sebelumnya, kawasan tersebut tidak diperuntukkan untuk operasional tempat hiburan malam.
Atas dasar itu, LSM LIRA mendesak Polres Luwu Utara berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Luwu Utara untuk segera merazia, memeriksa legalitas pengelola, serta melakukan penyegelan atau penutupan permanen terhadap seluruh aktivitas THM ilegal di kawasan Cakaruddu demi terciptanya kondusivitas wilayah.