Channel Pers

Fraksi NasDem DPRD Luwu Timur Soroti Infrastruktur Pendidikan dalam Pandangan Ranperda Perubahan APBD 2026



Luwu Timur, Channelpers.com -Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Luwu Timur menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat (4/9/2026).

Pandangan Fraksi NasDem tersebut dibacakan oleh juru bicara fraksi, Muhammad Iwan. Dalam penyampaiannya, Fraksi NasDem menekankan pentingnya perubahan APBD tidak hanya menjadi instrumen penyesuaian anggaran, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pembangunan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.

Fraksi NasDem menilai, kebijakan perubahan anggaran harus tetap mempertahankan keberlanjutan program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah. Program-program yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, kata mereka, perlu mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian serius Fraksi NasDem adalah infrastruktur pendidikan.

Muhammad Iwan menyampaikan bahwa berdasarkan hasil kunjungan monitoring terkait pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026, pihaknya masih menemukan sejumlah sarana dan prasarana pendidikan serta kondisi bangunan sekolah yang membutuhkan perhatian dan penanganan lebih lanjut.

Menurutnya, dukungan terhadap proses belajar mengajar harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan. Ketersediaan ruang belajar yang aman, nyaman dan layak menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mampu menunjang proses pembelajaran peserta didik maupun tenaga pendidik.

Fraksi NasDem juga mengapresiasi berbagai program pemerintah daerah dalam membuka akses pendidikan, seperti program pendidikan gratis, bantuan perlengkapan sekolah dan beasiswa.

Namun, Fraksi NasDem berpandangan bahwa kemudahan akses pendidikan tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Akses pendidikan yang semakin terbuka harus didukung oleh lingkungan belajar yang memadai,” demikian salah satu poin yang disampaikan dalam pandangan Fraksi NasDem.

Oleh karena itu, Fraksi NasDem merekomendasikan agar dalam kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah melakukan pemetaan dan penganggaran terhadap kebutuhan rehabilitasi, pembangunan maupun peningkatan fasilitas pendidikan.

Fraksi NasDem juga mendorong adanya pendataan secara komprehensif mengenai kondisi infrastruktur pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Dengan tersedianya data yang akurat dan sistematis, pemerintah daerah dinilai akan lebih mudah menentukan prioritas pembangunan secara objektif, tepat sasaran dan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Selain sektor pendidikan, Fraksi NasDem turut menyoroti percepatan pelaksanaan program yang masuk dalam Perubahan APBD 2026.

Fraksi NasDem berharap pemerintah daerah memastikan seluruh proses administrasi, perencanaan teknis serta kesiapan pelaksanaan program dapat dilakukan secara efektif. Koordinasi yang kuat antarpemangku kepentingan dan perangkat daerah dinilai menjadi bagian penting agar program yang telah dianggarkan dapat segera direalisasikan.

Pengawasan terhadap progres pelaksanaan program juga dinilai perlu dilakukan secara berkala guna memastikan anggaran yang telah ditetapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Fraksi NasDem berharap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum untuk semakin memperkuat kualitas pelayanan publik, mempercepat pencapaian program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kebijakan anggaran diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan serta tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Fraksi NasDem kemudian menyatakan menerima dan mendukung agar pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilanjutkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pandangan umum tersebut ditutup dengan harapan agar seluruh proses pembahasan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama