Dalam rapat tersebut, Fraksi Golkar menyampaikan pandangan umumnya melalui juru bicara Fraksi Golkar Kabupaten Luwu Timur, Bangkit Revormansyah.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur atas penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Namun demikian, Fraksi Golkar memberikan perhatian khusus terhadap masih rendahnya realisasi belanja daerah hingga memasuki September 2026. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat waktu efektif pelaksanaan anggaran tersisa sekitar tiga bulan.
“September merupakan lampu kuning bagi pemerintah daerah. Sisa waktu efektif pengerjaan anggaran hanya tinggal sekitar tiga bulan,” demikian poin yang disampaikan Fraksi Golkar melalui Bangkit Revormansyah.
Karena itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan akselerasi dan meningkatkan realisasi belanja modal. Langkah tersebut, kata Fraksi Golkar, harus tetap dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian fiskal serta mempertajam skala prioritas pembangunan.
Fraksi Golkar juga menilai pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah tetap responsif terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat.
Melalui perubahan APBD tersebut, Fraksi Golkar berharap setiap penyesuaian program dan anggaran dapat dilakukan secara tepat sasaran, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Selain itu, perubahan anggaran diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.
“Fraksi Golkar berkomitmen mengawal proses pembahasan perubahan APBD secara konstruktif agar menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Luwu Timur,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi Golkar menyatakan secara umum menyetujui dan menerima Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya dibahas sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang berlaku.
Fraksi Golkar berharap seluruh proses pembahasan perubahan APBD dapat berjalan dalam koridor tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, efisien, dan transparan.
Dengan demikian, kebijakan anggaran yang ditetapkan nantinya diharapkan benar-benar memberikan manfaat serta dampak pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Luwu Timur.