Kenapa demikian, karena program ini banyak yang kejanggalan yang menggu akal sehat kita. Jika dulu narasinya yang dibangun atas nama BLK, sekarang saat resmi dibahas dalam Pansus RPJMD DPRD Luwu Timur namanya berganti menjadi Bengkel Usaha Komunitas Berbasis Kecamatan.
Apakah yang telah terjadi sehingga terjadi degradasi makna dari Balai menjadi Bengkel, yang jelas sudah seperti itulah narasinya, dan apapun namanya dia saat ini sudah masuk 113 program strategis Ibas - Puspa yang harus di jahit lagi oleh anggota Pansus RPJMD menjadi program andalan Luwu Timur Juara.
Setelah berdiskusi panjang lebar, Program Bengkel Usaha Komunitas Berbasis Kecamatan ini adalah program Pusat. Program Kementerian. Jika Menterinya bersedia membangun BLK-nya di seluruh Kecamatan di Luwu Timur itu capaian luar biasa untuk pembangunan Luwu Timur. Dan atas nama itu pula Luwu Timur harus bersedia memutus urat malunya karena tidak salah juga kita menganggapnya itu sebuah bantuan pusat yang nantinya diklaim menjadi program Ibas -Puspa.
Pertanyaan besarnya apakah Pak Menteri mau melaksanakan itu atas nama Program Ibas-Puspa. Inilah sebuah fakta yang tersaji dalam Pembahasan RPJMD. Senin (16/06/2025).
Kamal Rasyid, Kepala Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Timur, dalam penjelasannya mengatakan, Pada dasarnya, program-program pelatihan Tenaga Kerja wewenangnya ada di Kementrian Nakertrans. Maka dibahasakan "berbasis komunitas" maksudnya adalah berbasis kecamatan, dengan anggaran yang tetap berasal dari Kementrian Nakertrans.
Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 1 Milyar Perkecamatan.
" Insyaa Allah terlaksana , karena saat ini ada satu BLK Komunitas yang sudah eksis yakni di Kecamatan Angkona. Target pelaksanaan program ini jangka panjangnya adalah 10 kecamatan, sehingga lengkap di setiap kecamatan di Lutim, minimal ada satu BLK Komunitas, namun untuk tahap awal hingga 2029 nanti direalisasikan di Tiga Kecamatan dulu. Perkiraan realisasi untuk Tiga kecamatan ini adalah Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Kalaena, satu kecamatan lagi sedang dijajaki, jika dalam perjalanannya nanti ada komunitas yang siap, maka bisa dieksekusi oleh Disnakertrans. " Ungkap Kamal Rasyid.
Mendengar Penjelasan tersebut. Muh.Nur, Anggota DPRD Fraksi PDIP, menanggapinya, mengatakan, tentang BLK Komunitas ini, jika ia berbasis komunitas, maka jangan ada yang double jenis dan bentuk BLK-nya. Terlebih, setiap program yang anggarannya dari pusat, pasti akan ada proses verifikasi dan validasi yang ketat (studi kelayakan).
" Karena ini anggaran pusat, maka harus dipastikan lahan yang akan dibangun BLK Berbasis Komunitas ini harus jelas, karena ini akan menjadi aset daerah." Ujar Muh.Nur.
Selanjutnya Prima Eyza Purnama, Anggota DPRD dari PKS, menanggapinya, mengatakan, secara pribadi ia minta maaf , untuk tujuan peningkatan kualitas dan kapasitas ketenagakerjaan di Luwu Timur, maka BLK ini diharapkan menjawab kebutuhan masyarakat akan pelatihan kerja yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal di setiap kecamatan.
Dengan alokasi anggaran sebesar 1 miliar rupiah per kecamatan dari pemerintah pusat, program ini harus dioptimalkan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, terutama generasi muda dan kelompok rentan di pedesaan.
Saya melihat bahwa BLK Komunitas bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan instrumen penting untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan lokal yang produktif dan adaptif terhadap tantangan zaman, terutama dalam era digital dan transformasi industri. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya terealisasi secara fisik, tetapi juga benar-benar fungsional dan berkelanjutan, dengan kurikulum pelatihan yang relevan dan pengelolaan yang akuntabel.
" Saya mendorong agar realisasi awal di Tiga kecamatan dapat dijadikan model percontohan yang unggul, yang nantinya direplikasi ke seluruh kecamatan hingga 2029. BLK Komunitas harus menjadi rumah belajar keterampilan kerja yang ramah, inklusif, dan terhubung langsung dengan dunia usaha dan dunia industri di sekitar kita. Harus dipastikan bahwa lulusan dari BLK ini benar-benar siap kerja, siap wirausaha, dan memiliki daya saing." Ungkap Prima Eyza.
Terakhir ia berharap Pemda melalui Dinas Ketenagakerjaan sudah menyusun roadmap pengembangan BLK Komunitas yang terukur dan berbasis kebutuhan lokal per kecamatan, serta melibatkan tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, dan BUMDes dalam pengelolaannya. Dengan semangat kolaborasi, kita bisa menjadikan BLK Komunitas sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan dan salah satu ikon kemajuan SDM Luwu Timur. ( Son/***)