Suasana diskusi yang berlangsung di lokasi terasa panas. Warga menyampaikan kekecewaan mendalam karena merasa Pemda terlalu memaksakan kehadiran perusahaan, padahal persoalan hak atas tanah belum terselesaikan dengan tuntas.
"Selesaikan dulu masalahnya, baru boleh masuk, supaya tidak ada orang yang baku hantam! Kami minta ganti rugi tanah diselesaikan terlebih dahulu, baru perusahaan boleh beraktivitas," tegas salah seorang warga di tengah kerumunan, yang disambut sorak-sorai dukungan dari masyarakat lainnya.
Warga menilai Pemda gagal berperan sebagai penengah yang adil. Alih-alih memastikan hak rakyat terpenuhi, kehadiran tim pendamping justru dianggap memfasilitasi perusahaan untuk "melangkahi" kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan.
Perwakilan warga juga mengingatkan bahwa potensi bentrok di lapangan sebenarnya bisa dihindari jika pemerintah bekerja secara maksimal dan transparan.
"Untuk apa kita berbenturan? Pada akhirnya nanti pihak lain juga akan datang. Kami menginginkan kemajuan untuk Luwu Timur, tapi berikan dulu ruang bagi hak masyarakat. Selesaikan persoalan ini dengan baik dan benar," tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, rencana operasional di lahan tersebut kembali tertunda. Masyarakat menegaskan tidak akan membuka akses selamanya belum ada kepastian hukum dan pembayaran ganti rugi lahan yang nyata.
Kinerja Pemda Luwu Timur dalam menangani konflik agraria ini pun menjadi sorotan tajam. Pola penyelesaian yang terkesan "setengah hati" dikhawatirkan tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berdampak buruk bagi iklim investasi daerah akibat ketidakpastian hukum dan sosial yang terjadi. (Iwan)