Sebagai lembaga yang fokus mengawasi setiap kebijakan pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH), kedua LSM ini berkomitmen untuk bersikap kritis terhadap oknum pejabat maupun APH yang melenceng dari aturan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
Muhammad Alwan, S.H., selaku Ketua DPD LSM LIRA Kabupaten Luwu Timur, menegaskan bahwa fungsi pengawasan dan kritik yang ia jalankan bukan berarti tidak sejalan dengan pemerintah. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bentuk perlindungan kepada kepala daerah bupati dan wakil bupati dari rongrongan oknum yang hanya mementingkan diri sendiri
"Saya selaku Ketua Umum LSM LIRA Kabupaten Luwu Timur akan selalu mengawasi dan mengkritik setiap kebijakan serta aturan yang berjalan yang dapat merugikan masyarakat luas. Ini bukan karena saya tidak sejalan dengan pemerintah, melainkan demi menjaga pemerintah, khususnya bupati dan wakil bupati Luwu Timur, dari para oknum yang hanya mementingkan diri mereka sendiri," ujar Alwan.
Selain mengawasi kebijakan eksekutif, Alwan juga menegaskan tidak akan ragu melayangkan kritik kepada APH jika pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dinilai tidak sesuai dengan SOP. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk kecintaan dan kepedulian nyata terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia.
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ketua Umum LSM Pena Integritas Indonesia, A.M. Fheri, CPLA, yang lembaga barunya kini turut hadir di Kabupaten Luwu Timur. Ia menyatakan kesiapan lembaganya untuk mengawal Luwu Timur agar semakin sejahtera, maju, dan berintegritas.
Fokus utama dari LSM Pena Integritas Indonesia di bawah kepemimpinan A.M. Fheri, CPLA, mencakup pengawasan sektor infrastruktur yang sedang berjalan di Bumi Batara Guru. Ia menegaskan akan mengawasi secara ketat setiap kegiatan proyek fisik, mulai dari kualitas pekerjaan hingga legalitas material yang digunakan, termasuk memastikan apakah material tersebut bersumber dari tambang galian yang berizin resmi.
Melalui kolaborasi kuat antara LSM LIRA dan LSM Pena Integritas Indonesia ini, diharapkan tercipta sinergi pengawasan publik yang efektif guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih dari KKN, serta membawa Kabupaten Luwu Timur menuju masyarakat yang sejahtera, maju, dan menggapai cita-cita "Lutim Juara".