Sorotan keras ini salah satunya datang dari Iwan, perwakilan LSM Lira. Ia mengungkapkan rasa mirisnya melihat kondisi proyek-proyek fisik Dinas PUPR Luwu Timur yang kerap menjadi bahan perbincangan miring akibat dugaan pelaksanaan yang tidak sesuai standar.
Berdasarkan peninjauan langsung di lapangan, ditemukan indikasi pekerjaan yang diduga dikerjakan secara asal-asalan, seperti pada proyek pembangunan drainase di RT.002, Dusun Mangkiutana, Desa Teromu. Proyek bernilai ratusan juta rupiah yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 ini dikerjakan oleh CV. Naila Pratama Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp247.550.646, serta diawasi oleh CV. Adidaya Cipta Utama sebagai konsultan pengawas.Namun, realisasi di lapangan justru memunculkan tanda tanya besar terkait kualitas konstruksi dan efektivitas pengawasan.
"Kami minta Bapak Bupati Luwu Timur agar segera mengevaluasi jajaran terkait, mulai dari tingkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga konsultan pengawas," ujar Iwan dengan nada tegas.
Iwan mempertanyakan kinerja konsultan pengawas yang digaji untuk memastikan proyek berjalan sesuai spesifikasi teknis. Menurutnya, jika pengawasan dilakukan dengan benar dan profesional, berbagai temuan dan kejanggalan di lapangan seharusnya tidak perlu terjadi.
"Kenapa hal seperti ini bisa sering terjadi? Apakah konsultan pengawas ini benar-benar tidak pernah mengawasi pekerjaan di lapangan? Kalau mereka aktif mengawasi, tentu persoalan seperti ini tidak akan terjadi," tegas Iwan menyayangkan.
Masyarakat dan pihak LSM Lira berharap agar Bupati Luwu Timur tidak tinggal diam dan segera mengambil tindakan tegas berupa audit serta evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek infrastruktur di Dinas PUPR agar anggaran daerah tidak terbuang sia-sia pada pekerjaan yang "bobrok" mutu.