Iwan menegaskan bahwa tindakan oknum tersebut sama sekali tidak mencerminkan fungsi kontrol sosial yang seharusnya dilakukan oleh LSM. Sebaliknya, hal itu merupakan bentuk premanisme yang menyamar sebagai aktivis.
Iwan dari LSM LIRA menyoroti modus operandi oknum tersebut, yang meminta sejumlah dana dengan dalih untuk "membackup" media agar tidak meliput kegiatan proyek.
"Tindakan meminta uang dengan ancaman akan memviralkan narasi negatif jika tidak diberi adalah hal yang menjijikkan. LSM hadir sebagai mitra kritis pemerintah dan penyambung lidah masyarakat, bukan sebagai alat pemeras bagi pelaksana proyek," tegas Iwan.
Perilaku menunjuk-nunjuk Kepala Madrasah dan melakukan intimidasi di lokasi pendidikan tergolong tidak beretika dan melanggar kode etik aktivis.
Kami dari LSM lira memberikan dukungan penuh kepada pihak pengelola PHTC Provinsi Sulsel 10 agar tetap fokus pada kualitas bangunan, tanpa harus merasa tertekan oleh intervensi non-teknis yang bersifat transaksional.
Saya juga meminta aparat penegak hukum untuk tidak mengizinkan praktik semacam ini berkembang. Jika ditemukan unsur pidana pemerasan, harus ditindak tegas agar tidak menjadi preseden buruk bagi LSM lain yang bekerja secara profesional.
LSM LIRA juga mengimbau seluruh kepala sekolah, kepala desa, serta pelaksana proyek di Luwu Timur agar tidak perlu takut menghadapi oknum yang menggunakan pola ancaman "viralkan".
"Kalau pekerjaan sudah sesuai spesifikasi dan aturan, jangan takut. Jika ada yang mengancam dan meminta uang, segera laporkan ke pihak berwajib. Kami di LIRA tidak ingin nama baik LSM secara umum menjadi buruk hanya karena ulah segelintir oknum yang mencari keuntungan pribadi," pungkasnya.
Tags
Berita Daerah