Berbagai catatan strategis tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Luwu Timur, Aripin, S.Ag., saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Rabu (21/10/2026).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar menegaskan dukungan terhadap perbaikan sistem penyusunan APBD agar lebih matang, efektif, dan akuntabel. Menurut fraksi ini, tata kelola penganggaran yang baik menjadi kunci untuk memastikan setiap rupiah belanja daerah menghasilkan pembangunan berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi Golkar juga mendukung program pembangunan yang berorientasi pada pemerataan dan memiliki efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian masyarakat. Anggaran daerah diharapkan tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu, tetapi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke pelosok desa di Kabupaten Luwu Timur.
Soroti Defisit dan Optimalisasi Pendapatan Daerah
Berdasarkan komposisi umum Ranperda APBD 2027 yang disampaikan dalam pandangan fraksi, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,213 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2,263 triliun.
Dengan komposisi tersebut, terdapat selisih anggaran sekitar Rp49,19 miliar atau setara dengan kurang lebih 2,2 persen dari total belanja daerah.
Fraksi Golkar mengingatkan agar defisit tersebut tidak semakin melebar. Karena itu, koordinasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD perlu difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah serta optimalisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat struktur pendapatan Kabupaten Luwu Timur masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Selain itu, Fraksi Golkar meminta agar target dan sasaran APBD 2027 diarahkan pada realisasi program prioritas yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur periode 2025–2029.
Memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD pada 2027, program pembangunan diharapkan semakin terarah dan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
Minta Kejelasan Hak Listrik Daerah dari PT Vale
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian Fraksi Golkar adalah belum maksimalnya realisasi penyaluran hak daya listrik pemerintah daerah yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) milik PT Vale Indonesia.
Aripin menyampaikan, dari total hak daya listrik pemerintah daerah sebesar 10,7 megawatt (MW), daya yang disalurkan melalui PLN disebut baru berkisar 6,5 hingga 7 MW.
Dengan demikian, masih terdapat sekitar 4,2 MW daya yang belum tersalurkan secara optimal.
Fraksi Golkar menilai kondisi tersebut perlu mendapatkan penjelasan karena berpotensi menimbulkan kehilangan peluang pendapatan bagi daerah. Hasil penjualan daya listrik tersebut merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang tercatat dalam pos lain-lain PAD yang sah.
Karena itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai penyebab belum tersalurkannya sisa daya tersebut, termasuk persoalan belum terpasangnya meteran listrik di Sumasang, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha.
Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Luwu Timur melakukan negosiasi dengan PT PLN untuk menaikkan harga jual daya listrik dari Rp600 menjadi minimal Rp900 per kilowatt-hour (kWh).
Menurut Fraksi Golkar, penyesuaian tarif tersebut perlu diperjuangkan demi meningkatkan penerimaan daerah, terlebih jika seluruh kuota hak daya listrik sebesar 10,7 MW dapat dioptimalkan.
Apabila negosiasi tarif dan optimalisasi penyaluran daya tersebut berhasil, penerimaan daerah berpotensi meningkat hingga miliaran rupiah per tahun, di luar pendapatan dari sektor pajak.
Desak Penanganan Abrasi Pantai Lemo
Pada sektor infrastruktur dan perlindungan masyarakat, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap ancaman abrasi di Dusun Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Burau.
Kondisi abrasi di kawasan wisata Pantai Lemo disebut semakin mengkhawatirkan. Saat air laut pasang, air dilaporkan telah memasuki kawasan permukiman dan mengancam keselamatan warga serta puluhan rumah di wilayah tersebut.
Fraksi Golkar menilai penanganan persoalan tersebut mendesak untuk diakomodasi dalam perencanaan anggaran daerah guna mencegah dampak yang lebih besar terhadap masyarakat setempat.
Selain itu, Fraksi Golkar mengusulkan agar pembangunan Bendungan Pantilang di seberang Danau Towuti, Kecamatan Towuti, menjadi perhatian dalam APBD 2027.
Bendungan tersebut dinilai penting untuk mendukung kebutuhan pengairan sawah di lima desa di kawasan seberang Danau Towuti. Pasalnya, bendungan itu tidak lagi berfungsi efektif setelah terdampak banjir bandang pada 2025.
Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar penanganan bendungan tersebut memperoleh kepastian tindak lanjut, termasuk kejelasan penganggarannya.
Dorong Peningkatan Jalan untuk Kelancaran Distribusi Hasil Pertanian
Fraksi Golkar juga menyoroti kebutuhan peningkatan infrastruktur jalan, khususnya jalan inspeksi yang menghubungkan Desa Peringin Jaya, Kecamatan Tomoni, dengan Desa Nonorejo, Kecamatan Mangkutana.
Peningkatan jalan tersebut dinilai penting untuk menunjang kelancaran transportasi hasil panen petani sekaligus menjadi jalur alternatif guna mengurangi kemacetan lalu lintas di kawasan pusat Tomoni dan Melopo.
Fraksi Golkar berharap pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi, khususnya distribusi hasil pertanian dari wilayah produksi menuju pasar.
Golkar Terima Ranperda APBD 2027 untuk Dibahas Lebih Lanjut
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima Ranperda tentang APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Meski demikian, penerimaan tersebut disertai sejumlah catatan dan rekomendasi yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam proses pembahasan bersama DPRD.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa pembahasan APBD 2027 harus mampu menjamin pemenuhan standar pelayanan dasar publik, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
Dengan demikian, APBD 2027 diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan dan penganggaran, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan Kabupaten Luwu Timur yang semakin maju dan sejahtera.