Iwan menyatakan bahwa rencana pembangunan tersebut bukan sekadar masalah persaingan bisnis, melainkan adanya dugaan pelanggaran regulasi yang nyata. Ia menunjuk Peraturan Bupati Luwu Utara No. 60 Tahun 2021 sebagai dasar kuat untuk penolakan tersebut.
"Kami di LIRA berdiri bersama masyarakat Bungadidi. Perbup No. 60 Tahun 2021 dibuat khusus untuk melindungi pedagang lokal, bukan untuk diabaikan demi memberikan karpet merah bagi korporasi besar. Zonasi dan analisis dampak ekonomi lokal adalah kewajiban, bukan sekadar formalitas di atas kertas," tegas Iwan kepada awak media.
Iwan juga menyoroti keluhan warga mengenai prosedur sosialisasi yang dinilai cacat hukum. Menurutnya, jika benar tidak ada persetujuan tertulis dari mayoritas pelaku usaha kecil dalam radius lokasi rencana pembangunan, maka izin yang telah dikeluarkan harus segera dikaji ulang.
"Jika sosialisasinya tidak jujur dan tertutup rapat, berarti ada yang tidak beres dalam prosesnya. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhkan bangunan yang tiba-tiba berdiri tanpa memikirkan nasib ratusan pedagang kecil yang berpotensi gulung tikar," tambahnya.
Menanggapi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang merekomendasikan penghentian aktivitas pembangunan, LIRA mendesak Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk segera mengambil langkah konkret.
"Kami akan terus mengawal perkembangan kasus ini secara seksama. Jika aspirasi masyarakat ini tetap diabaikan, jangan salahkan jika terjadi gelombang aksi massa yang lebih besar. LIRA tidak akan tinggal diam melihat hak-hak ekonomi rakyat kecil dikebiri tanpa dasar hukum yang jelas," pungkas Iwan dengan nada tegas.
Tags
Berita Daerah