Kesepakatan tersebut lahir dari kunjungan silaturahmi sekaligus diskusi yang dipimpin Ketua HAM Lutim Risharyadi bersama jajaran pengurus. Pertemuan itu berkembang menjadi diskusi strategis mengenai penguatan demokrasi, pendidikan politik generasi muda, serta keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif menuju Pemilu 2029.
Ketua Bawaslu Luwu Timur Pawennari, menegaskan bahwa penguatan demokrasi tidak hanya berlangsung saat tahapan pemilu, tetapi juga harus dibangun secara berkesinambungan melalui agenda Konsolidasi Demokrasi dan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang saat ini tengah dilakukan Bawaslu. Menurutnya, mahasiswa merupakan salah satu elemen strategis masyarakat sipil yang dapat menjadi simpul demokrasi.
“Di masa non-tahapan, Bawaslu sedang menggenjot konsolidasi demokrasi secara terstruktur dari pusat hingga daerah. Kami juga memiliki program pengembangan Pendidikan Pengawas Partisipatif agar pengawasan tidak hanya bertumpu pada lembaga, tetapi hidup dalam kesadaran masyarakat,” jelas Pawennari.
Ia menambahkan, demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan publik yang sadar. Karena itu, kampus dinilai penting sebagai ruang pendidikan politik yang mampu menumbuhkan komitmen generasi muda terhadap demokrasi.
“Pendidikan politik yang mengakar menjadi kebutuhan penting, terutama bagi generasi muda, agar demokrasi tidak hanya dipahami sebatas proses pemilu, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab kebangsaan,”tambahnya.
Ketua Pengurus Pusat HAM Lutim Batara Guru, Risharyadi menyebut kunjungan tersebut sebagai langkah penting untuk membangun ruang diskusi bersama mengenai demokrasi di Luwu Timur yang memiliki karakter khas sebagai wilayah multi etnik.
“Kami anggap ini perlu karena Luwu Timur adalah wilayah multi etnik. Daerah ini bisa menjadi contoh demokrasi yang hidup, khususnya di Luwu Raya,” ujar Risharyadi.
Risharyadi menambahkan bahwa pendidikan politik bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, tetapi juga tanggung jawab organisasi kemahasiswaan. Olehnya itu, pihaknya menyatakan siap berkolaborasi dengan Bawaslu.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Luwu Timur Sulkifli, mengatakan kunjungan HAM Lutim menjadi ruang kolaborasi baru dalam agenda penguatan demokrasi.
“Kedatangan HAM Lutim membuka ruang untuk berkolaborasi sekaligus menjadi salah satu strategi pencegahan. Demokrasi adalah isu luas, dan ruang ini penting kita jadikan kolaborasi bersama,” ujar Sulkifli.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Sukmawati Suaib, menilai mahasiswa merupakan salah satu unsur penting dalam agenda pengawasan partisipatif karena demokrasi melibatkan penyelenggara, peserta, dan masyarakat secara bersamaan.
“Tanpa bantuan seluruh masyarakat, pengawasan pemilu tentu tidak akan maksimal. Karena itu, mahasiswa menjadi bagian penting dalam target konsolidasi demokrasi kami,” kata Sukmawati.
Ia menambahkan bahwa Bawaslu terus membuka ruang dialog, komunikasi, dan kerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa, guna memperluas pendidikan demokrasi dan pengawasan berbasis partisipasi.
Dalam nota kesepahaman tersebut, Bawaslu dan HAM Lutim menyepakati sejumlah ruang lingkup kerja sama, mulai dari pendidikan pengawas partisipatif, sekolah kader pengawas, literasi kepemiluan dan digital, pemantauan pemilu berbasis kampus, kajian demokrasi, pembentukan posko pengaduan kampus, hingga kampanye anti-hoaks dan anti-politik uang.