Anggota DPRD Luwu Timur, Sarkawi A. Hamid, menilai kondisi kelangkaan LPG yang terjadi saat ini tidak seharusnya berlangsung karena kebutuhan masyarakat selama ini berjalan normal.
Menurutnya, persoalan distribusi LPG 3 kg yang terjadi belakangan merupakan kondisi yang tidak lazim dan baru dirasakan dalam satu hingga dua bulan terakhir.
“Kondisi ini seharusnya normal. Persoalan seperti ini bisa dikatakan baru terjadi dalam satu hingga dua bulan terakhir,” ujar Sarkawi dalam rapat tersebut.
Ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi global dan dinamika pasokan energi untuk mengambil keuntungan pribadi sehingga menyebabkan distribusi LPG bersubsidi menjadi terganggu.
Karena itu, Komisi II DPRD Luwu Timur bersama pihak Pertamina Patra Niaga sepakat untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap distribusi LPG bersubsidi di lapangan.
Sarkawi menegaskan, DPRD tidak akan mentolerir praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Jika ditemukan pangkalan atau pengecer yang bermain-main dalam penyaluran LPG subsidi, pihaknya akan segera melaporkan kepada Pertamina untuk ditindaklanjuti.
“Kami di Komisi II DPRD tidak main-main terkait persoalan ini. Kami bisa tindak tegas dengan bisa merekomendasikan Jika ada pangkalan maupun pengecer yang terbukti bermain-main, kami akan langsung melaporkannya. Pertamina juga telah menyatakan bahwa apabila pelanggaran itu dapat dibuktikan, mereka tidak akan ragu untuk melakukan penutupan,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat tidak terus-menerus dibayangi keresahan akibat sulitnya memperoleh gas LPG bersubsidi.
Menurut Sarkawi, kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih menghadapi berbagai tantangan sehingga pemerintah dan seluruh pihak terkait harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“Persoalan ekonomi masyarakat saat ini cukup memprihatinkan. Jangan sampai masyarakat kembali dibuat resah, terutama di Kabupaten Luwu Timur,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa salah satu solusi yang harus segera diwujudkan adalah memastikan distribusi LPG 3 kg bersubsidi berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Yang harus kita cari solusinya adalah bagaimana LPG bersubsidi benar-benar tersedia bagi masyarakat yang berhak dan tidak lagi menimbulkan persoalan yang berkepanjangan,” tutup Sarkawi.
RDP tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD Luwu Timur untuk mengurai penyebab kelangkaan LPG 3 kg bersubsidi sekaligus memastikan distribusinya berjalan sesuai ketentuan demi menjaga stabilitas kebutuhan energi masyarakat.