Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Luwu Timur, Firman Udding, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar tingkat penyerapan anggaran.
Firman mengatakan, perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan secara terencana, terukur, dan tepat sasaran. Setiap program yang diusulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mengacu pada kebutuhan masyarakat, skala prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.
“Jangan sampai anggaran hanya terserap, tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat,” ujar Firman.
Menurutnya, koordinasi antara OPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perlu terus diperkuat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Hal tersebut dinilai penting untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.
Selain menyoroti perencanaan belanja, Firman juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah, kata dia, perlu menyusun peta potensi PAD secara komprehensif, menetapkan target berdasarkan potensi riil, melakukan evaluasi secara berkala, serta memberikan perhatian khusus terhadap sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah.
“Optimalisasi PAD ini bukan semata-mata untuk mengejar angka pendapatan, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah,” jelasnya.
Dengan meningkatnya PAD yang dikelola secara transparan dan akuntabel, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Firman menegaskan, setiap rupiah dalam APBD harus memiliki arah penggunaan yang jelas dan memberikan dampak terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Luwu Timur.
“Pada akhirnya, setiap rupiah anggaran daerah harus direncanakan dengan baik, digunakan secara tepat, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur,” tegasnya.