MAKASSAR, CHANNELPERS.COM – Dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Luwu Timur mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang, Makassar, pada Jumat (16/10/2026).
Bimbingan teknis ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman peserta mengenai kebijakan dan mekanisme penyusunan APBD, sekaligus mendorong terwujudnya perencanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Penyusunan APBD merupakan tahapan strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif dari seluruh pihak yang terlibat, baik unsur legislatif maupun eksekutif, agar kebijakan anggaran yang dirumuskan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam memahami regulasi serta kebijakan terbaru terkait penyusunan APBD, termasuk dalam menentukan prioritas program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik.
Selain itu, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tepat sasaran. Kolaborasi tersebut diperlukan agar setiap alokasi anggaran benar-benar mendukung program prioritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belanja pemerintah, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya bimbingan teknis ini, DPRD dan ASN Kabupaten Luwu Timur diharapkan semakin siap menjalankan peran masing-masing dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga APBD 2027 dapat disusun secara terukur, tepat sasaran, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.