Menurutnya, perencanaan anggaran daerah tidak boleh hanya berorientasi pada program pemerintah, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan di setiap wilayah.
Penegasan tersebut disampaikan Andi Surono dalam kegiatan monitoring Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kecamatan Tomoni Timur, Senin (19/10/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, unsur pemerintah Kecamatan Tomoni dan Tomoni Timur, para kepala sekolah, serta pemerintah desa.
Monitoring tersebut menjadi ruang dialog antara DPRD dan para pemangku kepentingan untuk menyerap berbagai masukan, kebutuhan, serta persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah Kecamatan Tomoni dan Tomoni Timur.
Andi Surono menilai, keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan APBD sangat penting untuk memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti sebatas usulan, tetapi benar-benar diperjuangkan menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat, mulai dari kebutuhan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, sektor pendidikan, hingga pembangunan di tingkat desa, harus dipetakan secara cermat berdasarkan skala prioritas dan tingkat urgensinya.
"Keluhan dan aspirasi masyarakat harus menjadi perhatian serius. Kita ingin anggaran yang direncanakan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, sehingga program pembangunan yang dilaksanakan nantinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegas Andi Surono.
Ia menambahkan, penyusunan APBD 2027 harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, alokasi anggaran yang direncanakan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
DPRD, lanjutnya, memiliki peran strategis dalam mengawal agar setiap usulan pembangunan mendapat perhatian sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, proses perencanaan anggaran perlu didukung data dan masukan yang jelas dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pihak sekolah, serta unsur masyarakat lainnya.
Andi Surono juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah hingga ke tingkat desa. Komunikasi dan koordinasi yang baik dinilai menjadi kunci untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus menentukan program pembangunan yang paling mendesak untuk direalisasikan.
Melalui kegiatan monitoring Ranperda APBD 2027 ini, diharapkan berbagai aspirasi dari Kecamatan Tomoni dan Tomoni Timur dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran, sehingga kebijakan pembangunan Kabupaten Luwu Timur ke depan semakin tepat sasaran, merata, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.